Dampak Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Pembangunan Insfratruktur Pemerintahan Jokowi JK

Dampak Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Pembangunan Insfratruktur Pemerintahan Jokowi JK

Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dampak pembangunan tersebut memang tidak bisa serta merta langsung dirasakan masyarakat. Berikut ini dampak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dari pembangunan insfratruktur pemerintahan Jokowi JK.

Dampak Sosial dan Budaya

1.Masyarakat Perbatasan Wilayah dan Desa

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam periode pertama pemerintahannya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Dampak yang dirasakan adalah mulai mengingkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan dikarenakan tersedianya fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, bandara dan pelabuhan.

Selain itu karena wilayahnya yang terpencil karena dampak dari pembangunan konektivitas jalan maka rakyat mendapat kemudahan dalam mobilitas serta komunikasi. Namun demikian, upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi seolah tidak berpengaruh pada proses perdamaian di Papua.

Belakangan ini di Papua sendiri sempat bergejolak dan mengakibatkan kekacauan di sejumlah daerah. Adanya luka batin kepercayaan yang dialami oleh masyarakat Papua, yang merupakan metode pendekatan, seperti pendekatan budaya, religius, humanistik dan pendekatan personal. Ini merupakan permasalahan yang sedang terjadi di Papua.

2.Masyarakat Kota

Pemerintahan Era Jokowi JK telah mengalakan pembangunan insfrastruktur di kota seperti pembangunan MRT di Jakarta dan Palembang. Renovasi Stadion GBK, jalan tol trans Jawa, jalan tol trans Sumatra dan lain lain. Hal itu memunculkan isu isu sosial seperti :

  • Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan yang berhadapan dengan jumlah lahan yang tersedia
  • Mekanisme pembebasan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan
  • Masalah kesehatan lingkungan seperti air minum tidak memadai dan sanitasi,polusi udara dalam ruangan dan crowding yang berlebihan
  • Tidak memadainya pembuangan limbah,pencemaran badan air dan hilangnya daerah hijau
  • Ganguan ekologi dan sumber daya,emisi bahan kimia dan rumah kaca.

 

Selain Isu isu diatas kebijakan pembangunan insfrastruktur di perkotaan juga memunculkan dampak sosial positif dan negatif seperti berikut:

  • Dampak Positif
    1. Kelancaran lalu lintas
    2. Percepatan penyediaan insfrastruktur
    3. Kesempatan kerja dan peluang usaha
    4. Peningkatan pendapatan masyarakat
  • Dampak Negatif
    1. Pengadaan lahan
    2. Tergangunya estetika lingkungan
    3. Konflik dan keresahan sosial
    4. Sikap dan persepsi masyarakat
    5. Hubungan sosial

Dampak Ekonomi

Indonesia mengalami defisit infrastruktur yang akut sejak krisis ekonomi Asia pada 1998. Berbagai hambatan terjadi mulai dari isu pembebasan lahan, regulasi yang tak lengkap, persiapan proyek yang belum matang, kemampuan pembiayaan yang terbatas sampai dengan eksekusi yang bermasalah.

UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang disetujui pada 2012 sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap percepatan ini. Selain itu, alokasi dana yang lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur juga mendukung percepatan ini.

Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan.

Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau.

Namun ternyata pembangunan infrastruktur yang masif, praktis tak berdampak banyak kepada pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir. Dalam periode 2014-2018, ekonomi hanya tumbuh rata-rata di kisaran 5 persen. Angka ini jelas jauh dari yang ditargetkan pemerintah yaitu 7 persen.

Selain itu pembangunan insfrastruktur juga menambah hutang negara. Pada akhir 2004, ketika SBY baru menduduki kursi kepala negara, jumlah utang pemerintah sebesar Rp1.299,5 triliun. Lalu, 10 tahun berkuasa, Ketua Umum Partai Demokrat itu meninggalkan pemerintahan dengan jumlah utang mencapai Rp2.608 triliun pada 2014.

Artinya, nominal utang di era SBY naik Rp1.308,5 triliun atau 100,69 persen dalam 10 tahun. Sementara pada era Jokowi, nominal utang menjulang hingga menyentuh angka Rp4.418 triliun pada 2018. Utang di era mantan gubernur DKI Jakarta itu naik Rp1.810 triliun atau 69,4 persen dari tahun akhir pemerintahan SBY .Berikut data perbandingan hutang era Presiden Jokowi dan Soeharto.

Gambar Perbandingan Hutang Negara dari Era Soeharto hingga Jokowi

Dampak Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan masyarakat seperti beberapa pembangunan jalan dan bandara kerap mengorbankan lahan pertanian yang juga berarti mengancam hajat hidup masyarakat setempat.

Selain itu dampak terhadap emisi Gas Rumah Kaca juga berpengaruh,sementara itu kebijakan pemerintah dengan membangun beberapa PLTU Batubara telah menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan seperti yang terjadi di daerah Batang puluhan petani harus kehilangan sawahnya karena rela tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek PLTU selain itu cerobong asap yang keluar dari PLTU menyebabkan masyarakat sekitar mengalami ispa seperti yang terjadi di daerah Paiton.

Padahal Indonesia telah menyatakan komitmennya pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai 41% dibandingkan skenario Business As Usual (BAU) di Tahun 2030.

Secara nasional, target penurunan emisi sebesar 2,869 million metric ton CO2e yang terdiri dari 2,037 million metric ton CO2e untuk unconditional target dan 1,693 metric ton Co2 e untuk conditional. Berdasarkan grafik target penurunan emisi bahwa indonesia termasuk salah satu negara yang menargetkan penurunan emisi yang cukup tinggi pada Tahun 2030. Oleh karena itu perlu upaya ekstra dalam komitmen ini baik oleh pemerintah maupun semua masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang direkomendasi oleh WRI adalah dengan melakukan pengelolaan land use dengan reforestasi dan mendorong penggunaan renewable energy pada sektor energi.

Gambar  Indonesia Environmental Challenge

Setiap pembangunan infrastruktur seharusnya sudah mengikuti asas sustainibility yang mampu mengintegrasikan antara ekonomi, lingkungan dan sosial secara bersamaan. Konsep ini berarti membangun infrastruktur tanpa menghasilkan dampak yang merusak bagi lingkungan sekaligus berdampak positif secara sosial.

Infrastruktur yang dibangun dapat menghasilkan carbon footprint yang rendah, tidak merusak ekosistem di sekitarnya bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Tentunya infrastruktur seperti ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak terutama para investor jika tidak memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah renewable energy, green building, wind power generation dan lainnya.

Referensi

https://www.mongabay.co.id/2017/03/28/cerita-warga-yang-hidup-di-sekitar-pltu-batubara/

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3961495/penjelasan-walhi-soal-dampak-pltu-batu-bara-terhadap-lingkungan

https://www.pu.go.id/

http://www.presidenri.go.id/infrastruktur.html

Hermawan

Leave a Reply